Tak Lari Mengejar Hillary

Radhar Panca Dahana

Kalau perempuan perkasa menjadi duta sebuah negeri, seperti Amerika, mengunjungi negeri seperti Indonesia, apa maknanya, secara budaya khususnya? Apa ini momen untuk menegaskan sikap dan adab kita sendiri?

Sejatinya orang Indonesia, bila ia kedatangan tamu, betapapun tamu itu pernah atau masih memiliki masalah dengan tuan rumah, kegembiraan dan keramahtamahan semestinya terpancar di wajah. Terlebih bila yang datang seorang perempuan, yang tak hanya charming, cerdas, penuh reputasi, bahkan menjadi duta dari tetangga yang memiliki performance tinggi seperti Amerika Serikat. Banyaknya komentar dan liputan media lokal memperlihatkan hal itu. Seakan yang akan datang lebih dari sekadar seorang menteri luar negeri, tapi pemimpin sebuah bangsa.

Bagaimana seorang Hillary Clinton, sebagai pribadi dan figur sosial-politik, tentu saja membuat kita merasa wajar dengan sambutan hebat itu. Walaupun Hizbut Tahir sempat menyuarakan suara penolakan terhadap kedatangannya, hampir umum kalangan memandang kunjungan diplomatis pembantu yang mantan lawan Barack Obama ini memiliki peluang memberi keuntungan taktis dan strategis pada tuan rumah.

Sebagai negara kedua yang dikunjungi –setelah Jepang—dalam lawatan perdana Hillary sebagai Menlu Amerika Serikat (AS), Indonesia segera berhitung akan posisinya yang ternyata begitu vital dalam perhitungan AS. Setidaknya bersama tiga negara lain, Jepang, Korea Selatan dan Cina, Indonesia dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam proses perbaikan citra AS sebagai negara adidaya dan super demokrasi. Sebuah posisi yang sebenarnya cukup mengejutkan, ketika negeri-negeri seperti Thailand, Filipina, bahkan Australia –yang merupakan sekutu dekat—justru dilewati.

Tentu bukan karena alasan romantis Hillary, menjambangi tempat dimana dulu bossnya pernah menyimpan memori. Atau sekadar ingatan saat ia mendampingi suaminya, mantan presiden Bill Clinton. Dimana menurut cerita, ia sempat berkunjung ke Temanggung, satu-satunya tempat yang sengaja ia datangi, karena rasa hormat dan respeknya pada keberdayaan kaum wanita di kota Jawa Tengah itu. Terutama dalam memperjuangkan hidup keluarga, aktualisasi diri hingga kontribusinya pada kebersian kota.

Hillary mungkin politisi tangguh, tajam dan keras. Namun dengan airmata yang dikeluarkannya di atas mimbar kampanye politik, kegiatan sosial, atau pembelaannya pada anak-anak, Hillary memberi sentuhan kemanusiaan yang lebih dalam, ketimbang misalnya wajah besi Menlu AS perempuan pendahulunya, Madeleine Albright. Dan biarpun semua hal itu tidak dapat digunakan sebagai alasan adekuat dalam diplomasi, tetap saja ia memberi dimensi tersendiri pada kunjungannya kali ini sebagai duta utama AS dan Obama, sang boss.

Hal itu pula yang akan menjadi modalnya, untuk “meminjam” Indonesia yang kini dianggap penting untuk mengobati luka-luka sejarah dan sentimen negatif dunia Islam yang diproduksi George W.Bush. Tentu saja “peminjaman” atau pemanfaatan citra ini bukan hanya karena Indonesia adalah teras depan peradaban atau komunitas Islam yang relatif lebih mudah didekati. Antara lain karena sistem politik dan ekonominya memiliki basis sama dengan mereka –demokrasi dan pasar bebas—sikap agamanya yang moderat, masyarakatnya yang mudah diajak bicara (bahkan diiming-imingi), tapi juga karena faktor historis: keterlibatan pemerintah (dan intelijen) AS yang cukup dalam di sejarah modern republik ini.

Tetap Problematik

Faktor terakhir di atas menjadi krusial karena faktor itulah yang membuat hubungan Amerika Serikat dan Indonesia (begitupun dengan kebanyakan negara lain) sebenarnya senantiasa problematis, baik ia laten maupun manifes. Semua bisa jadi bermula pada ambisi atau nafsu dasar sebuah negara yang menganggap dirinya besar, untuk mendesakkan kepentingan nasional, membenamkan pengaruh, hingga menanamkan peradaban yang ia anggap milik atau hasil kreasi bangsanya.

Dalam beberapa ukuran, AS tampaknya sukses merealisir ambisi itu, menjadi adidaya, kekuatan yang memengaruhi dan (seperti) tak terpengaruhi. Kebijakan unilateral yang kerap diambilnya, sebagai ekspose dari kuasa-tunggalnya (setelah Uni Soviet luluh lantak), secara ekonomi dan politik memberinya banyak profit. Tapi hal itu harus dibayar bukan hanya oleh perlawanan keras dari lawan-lawannya, ketidakpuasan sekutunya, tapi juga hancurnya wajah kebudayaan mereka sendiri, yang –konon—demokratis, toleran, egaliterian, dan sebagainya.

Bagi Indonesia, bagi rakyat umumnya, hal itu menciptakan refleksi yang ambiguistik, bahkan paradoksal. Dalam hal sistem politik dan ekonomi, misalnya. Basis yang sama di antara kedua negara dalam kedua sistem itu, tidak pernah secara utuh diterima sebagai sebuah garansi bagi –misalnya—pemuliaan manusia. Kapitalisme melahirkan keserakahan dan neo-kolonialisme. Demokrasi juga melahirkan kekerasan, menyuburkan prasangka dan tidak mengendurkan konflik.

Dalam refleksi itulah, kunjungan Nyonya Clinton ini juga harus diperhitungkan signifikansinya. Hidup kita belakangan ini, sungguh merasakan bagaimana tekanan yang bersifat sistemik hampir membuat rakyat tak berdaya. Kerakusan kapitalisme, katakanlah, membuat kemiskinan tercipta secara struktural. Dan bagi sebagian rakyat ia tak memberi jalan keluar. Frustrasi, tindakan bodoh, kriminal hingga kebiadaban terjadi hanya karena sebagian dari kita tak mampu menanggung tekanan sistemik tersebut.

Kasus internal AS, subprime mortgage, juga menciptakan dampak rumah kartu yang luar biasa, yang dirasakan Sutarno penjual mebel di Jepara, atau Karsinah buruh pabrik sepatu di Tangerang. Stimulus sekitar 8.000 triliun rupiah (delapan kali APBN kita) yang disetujui Senat AS, ternyata hanya berfungsi untuk menetralisir bencana ekonomi mereka sendiri. Ditambah lagi dengan kecenderungan proteksionisme AS yang kian membuat Sutarno dan Karsinah kian pupus harapan.

Hal itu perlu ditambah sederet kasus, mulai dari masih enggannya mereka pada kesepakatan penurunan emisi karbon (yang sangat merugikan negeri berkembang), kontrak-kontrak eksploatasi sumberdaya alam yang timpang, hingga tekanan politik tingkat tinggi yang memengaruhi kebijakan-kebijakan dalam negeri. Di sini keterlibatan intelijen AS yang kontroversial, sejak masa revolusi, era 65, hingga kasus “Adam Malik” bahkan masa reformasi, juga perlu diletakkan dengan jelas di atas piring diplomasi.

Tak Lari Hillary

Karena itu kunjungan Hillary kali ini akan sangat menarik untuk kian menegaskan posisi Indonesia atas semua masalah di atas. Menegakkan kepentingan, juga harkat kebudayaan kita, di depan gerak infiltratif manapun, dari AS sekalipun. Sebagai seorang mantan senator, diplomat ulung, dan mantan calon presiden yang berderajat tinggi, tentu kita bisa bicara dengan elegan dan secara “gentleman” mendapatkan kesepakatan atau persertujuan yang beradab dari Hillary. Untuk klarifikasi berbagai hal, untuk menghormati cara kita hidup dan bertetangga, untuk juga mendapatkan kompensasi dari ulah-ulah ambisius para pendahulunya. Sebagai sesama negara majemuk, kerjasama harus terjalin berdasarkan pertukaran setimbang antara kekuatan-kekuatan kultural masing-masing negara. Bagaimanapun AS, juga Hillary, tentu sangat mafhum, kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah simpanan emas atau misil nuklirnya saja. Namun lebih utama pada integritas adab dan kulturalnya. Pada kekuatan manusia yang termuliakan oleh keluhuran nilai-nilai budaya yang sama-sama berhadapan dengan gerusan teknologi dan globalisasi.

Momen ini sungguh menarik. Kecerdasan dan keuletan diplomasi kita yang pernah terbukti dalam sejarah, sebenarnya dapat kembali bekerja untuk mengejar rasa hormat dan respek Hillary atas kedaulatan utuh kita sebagai bangsa. Ia seperti membalik logika lawatan diplomatis semacam ini: mengejar teman atau lawan untuk mau beriring atau berlari di belakang kita. Tidak. Kita tak akan meminta Hillary lelah mengejar kita. Kita yang akan mengejarnya, justru dengan kedatangannya. Dan untuk itu yakinlah, dengan segala respek, Hillary tak akan lari.

sumber: sindo, 18 februari 2009

Adab Politik

Politik macam apa yang menyuguhkan gosip atau isyu kosong di headlinesmedia massa. Seakan publikasi gratis untuk partai. Padahal sebenarnya rakyat banyaklah yang membiayainya.

Radhar Panca Dahana

Beberapa kalangan menengarai pernyataan Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, tentang kemungkinan Partai Golkar hanya akan memperoleh 2,5% suara dalam pemilu legislatif mendatang, adalah sebuah kesengajaan yang direstui elit partai. Ada sebuah skenario yang tertulis di baliknya. Spekulasi pun berkembang di seputar skenario tersebut. Salah satunya menyatakan, pernyataan itu disengaja untuk melihat reaksi Jusuf Kalla, yang karena memiliki pembawaan spontan –karena itu kadang kurang taktis—akan membuat Ketua Umum Golkar itu dalam posisi defensif. Secara psikologis ia akan terlihat nervous, karena ia pun tahu analisis sebagian pengamat tentang akan merosotnya perolehan suara Golkar. Kondisi itu akan kian melemahkan posisi Golkar dalam power bargaining dengan Partai Demokrat. Alhasil, Demokrat akan semakin mudah mendesakkan kepentingannya, atau bahkan “mengendalikan” Golkar.

Namun di luar perhitungan itu, sengaja atau tidak, pernyataan Mubarok dapat dipahami sebagai semacam psychological offensive yang memproduksi wacana politik tidak produktif, kurang sehat, untuk tidak mengatakan lemah moralitasnya. Karena wacana itu dimunculkan semata sebagai rumor yang kotor, lantaran tidak dilandasi data atau analisis yang adekuat. Semacam missile strike, dalam perang terbuka, yang tak memperhitungkan sasarannya mengenai sekolahan atau rumah yatim piatu.

Yang dikejar adalah efek atau efektivitas tujuan. Tak peduli dengan dampak, yang dengan mudah disebut “sampingan”. Dan itulah yang belakangan terjadi dalam kuali panas politik-demokrasi kita belakangan ini. Rumors atau gosip-gosip diproduksi dan berseliweran, hanya berupa impresi, dugaan, praduga, atau kiasan-kiasan yang involutif dan tak ada peduli pada usaha pendewasaan kultur politik kita.Maka lihat, dengar dan bacalah headlines media massa utama kita, yang dipenuhi oleh “tomat kuning”, “main yo yo”, “main gasing”, “A dan B berkelahi C tertawa”, dan berbagai kampanye negatif lainnya. Apa yang tidak diperhitungkan dalam usaha menggodok demokrasi dalam kuali panas politik ini adalah: posisi publik sebagai konsumen langsung dari produksi wacana-wacana di atas.

Berapa waktu yang dicurahkan publik untuk mencermati wacana kosong berisi nafsu-nafsu politik kaum elit itu? Berapa energi, ruang pikiran hingga kemampuan kreatif publik yang diboroskan untuk itu? Diboroskan elit yang mengira dengan itu mereka pun mendapatkan publikasi gratis. Gratis? Tidak, tentu saja tidak. Karena publiklah yang membayar itu semua. Membayar halaman-halaman suratkabar, time slot di TV dan radio, lewat iklan-iklan yang sebenarnya mendapat biaya dari publik.

Kitalah yang mengongkosi pesta itu, pesta demokrasi semata untuk kegembiraan para pestawan, sekitar hanya 40.000-an elit itu. Betapa mahal. Bayangkan satu propinsi saja, Jawa Timur, mengeluarkan ongkos (uang publik) Rp 800 milyar. Belum dihitung pengeluaran masing-masing kandidat, para pendukung, relawan, dan akhirnya publik luas yang ruang-ruang hidup mereka dimanfaatkan atau dieksploatasi oleh kampanye kandidat. Jika semua ongkos sosial dan kultural dihitung, satu propinsi itu bisa meminta ongkos publik 4-5 kali lipat dari angka formalnya; alhasil Rp 3-4 triliun. Bisa Anda bayangkan pesta di tingkat nasionalnya? Dan dengan biaya puluhan triliun, setara bujet beberapa departemen itu, demokrasi dan proses politik yang mengiringnya, memberi kita kompensasi beberapa wacana kosong yang hampir tidak peduli dengan proses atau fungsi pembelajaran yang inheren ada dalam kerja politik. Politik sebagai sebuah kultur, perannya dalam sejarah adalah juga melakukan semacam pemberadaban pada publik yang menjadi konstituen, menjadi subyek utama kerjanya.

Namun dengan “adab” politik yang berkembang di atas, fungsi itu berlangsung atau terjadi secara negatif. Publik tidak pernah bertambah cerdas, tapi justru menjadi kian konyol, asosial, licik, penuh prasangka, bahkan keji dalam menjalankan fitrah politisnya. Meninggalkan semua nilai utama dan luhur dimana sejak awal politik digagas manusia beradab.

Jika demikiran, betapa demokrasi sungguh menjadi produk impor yang sangat mewah, super maha. Semacam lamborghini bagi rakyat jelata: kebutuhan supra-lux yang harus dibeli oleh rupiah-rupiah dari tetesan keringat rakyat kecil kita. Jika hal ini dianggap fair, dianggap sebagai wajib ain bagi bangsa yang konon ingin modern, bahkan sebagai hal yang taken for granted, maka kita pun harus menerima logika: rakyat berkorban dan bekerjalah keras demi kepentingan dan kesejahteraan kami, para elit.

Betapa memilukan, jika janji demokrasi pada esensiya sudah berisi pengingkaran terhadap subyek atau tujuannya sendiri. Sungguh lebih menggiriskan, bila deviasi ini pada akhirnya rakyat banyak juga yang harus menanggung dan menambal luka yang dihasilkannya. Dan bila elit sudah tidak memiliki lagi sayap hati untuk mengubahnya, tiada lain, rakyat itulah yang tidak boleh berdiam diri. Ia harus bicara. Bergerak. Menentukan dirinya sendiri. Bagaimana? Kapan? Jangan paksa tulisan ini menjawabnya.

sumber: gatra, edisi 19 februari 2009

Indonesia dan Revolusi Kata

Barangkali manusia ada ketika Adam jatuh dari surga ke sebuah daratan di Asia Tengah. Bisa jadi pula ia bermula dari seekor monyet yang berkembang menjadi pelbagai jenis hominid hingga homo sapiens sapiens alias manusia modern, sebagai perwujudan akhirnya. Semua penjelasan itu masih dapat dianggap kontroversial, ratusan hingga ribuan tahun setelah penjelasan awalnya.
Tapi satu hal yang tak lagi ditolak adalah proposisi yang menyatakan: manusia ditemukan oleh kata, oleh bahasa. Bahkan sebagian pemikiran, purba maupun modern, mengafirmasi bagaimana semesta ini ada –dalam arti bermakna—ketika ada kata-kata yang memberinya sebutan, memberi nama dan makna. Bukan hanya kata “kun” (jadilah) –dan homonimnya di berbagai bahasa—melukiskan bagaimana semesta ini berihwal dari sebuah mantra. Kata pertama dari ayat pertama kitab suci Islam pun menyebutkan “iqra” (bacalah), yang menjadi imperasi manusia untuk memahami bahasa (kalam) yang tersebar di tiap mili semesta ini, sebagai perangkat dasar manusia untuk mengetahui makna, menyadari keberadaannya.
Riwayat orang Jawa mungkin dapat menjadi cermin ontologis banyak sukubangsa. Walau hanya berasal dari penuturan seorang raja di salah satu kraton Solo –cerita yang berselubung mitos yang kental—orang Jawa mengakui bahkan menemukan diri eksistensialnya pada tarikh 78 M. Ketika Ajisaka, seorang Prabu dari India Selatan, ke pulau besar di Selatan ini. Ketika raja muda itu menaklukan raja lokal Dewata Cengkar, menganeksasi wilayahnya, merangkum riwayat itu dalam serangkum alfabet penuh makna: “hana caraka data sawala maga batanga pada jayanya”.
Maka dengan huruf-huruf itulah (penggalan dari setiap suku katanya), orang Jawa kemudian menyusun dirinya: hidup, sejarah, jatidiri, mimpi, hingga pemahaman-pemahaman filsafat dan spiritualnya, penyatuan mikro dan makrokosmosnya. Jawa, hanyalah sebuah allegori dari kekuatan kata/bahasa dalam menemukan manusia, menempatkannya sebagai khalifah bagi semua yang ada di bumi, juga semesta.
Kata atau bahasalah yang melucuti manusia dari kegelapan akal bahkan spiritual, bahkan keterputusan abadi dengan: “kebinatangan” homo sapiens yang hidup 30-35 ribu tahun SM. “Dan manusia”, sebagaimana dikatakan Julia Kristeva, dalam karya awalnya, Le Langage, cet inconnu, (Seuil, 1981), “seperti bahasa, (dan) bahasa di tempat manusia adalah sebuah gerak demistfikasi yang sempurna”. Bahasa, sebuah ruang tertutup dan terbuka sekaligus, dimana manusia henyak dan senyap di dalamnya. Dalam Les Mots (Gallimard, 1964), novel autobiografis tentang masa kanak-kanaknya, Jean-Paul Sartre menulis, “J’ai commencé mau vie vomme je la finirai sans doute: au milieu des livres” (“kumulai hidupku sebagaimana aku akan mengakhirinya dengan sebuah kepastian: di kerumunan buku-buku”). Sartre menemukan sekujur diri, hidup, dan makna yang berputar sekitar dirinya, dari kata-kata (les mots).
Apa jadinya hidup pendek yang sangat panjang ini tanpa kata? Tak ada manusia.

***

Dan apa jadinya kata tanpa pikiran di dalamnya? Tanpa gagasan yang memberinya isi, memberinya hidup, pertumbuhan dan apa yang disebut dengan “kekinian”? Sejak tulisan pertama di temukan di masa Sumeria, 4.000 tahun SM, manusia sadar: kebudayaan yang disusun dan peradaban yang terbentuk adalah hasil sublimasi dari kerja keras akal mereka ke dalam sublimasi medium komunikasi mereka, tanda-tanda simbolik bernama bahasa. Bahasa dan kata adalah tubuh dari pikiran dan gagasan manusia, pengambilalihan arti alam ini ke dalam dirinya.
Dua hal itu bukan saja tak terpisahkan, bahkan kesatuan yang akan membuat satu sisinya terpotong jika kita mengiris bagian lainnya. “Seperti satu lembar kertas,” kata Ferdinand de Saussure dalam kanonnya, Cours de linguistique générale, (1965: 157), “pikiran adalah recto dan suara adalah verso; seseorang tak dapat memotong satu sisinya tanpa memotong sisi lainnya di waktu yang sama; dan di dalam arti yang sama, dalam bahasa, seseorang tak dapat mengisolasi suara dari pikiran maupun pikiran dari suara (kata)”.
Maka, sejarah keberadaan –dengan kata lain penemuan dan berulangkali penemuan-penemuan baru setelahnya—manusia, adalah sebuah perjalanan dari pikiran, dari gagasan. Sebagaimana –juga disebut Yudi Latif—kata aqala (akal/pikiran) disebut hingga 50 kali dalam al-quran, begitupun baik Kristeva yang menyatakan, “pour saisir de langage”, untuk meraih (makna) bahasa, “il nous foudrait suivre le trace de la pensée,” (mau tak mau) kita harus mengikuti jejak pemikiran, Frederic Jameson di belahan dunia lain, menegaskan “sejarah pemikiran ada dalam sejarah modelnya...(dimana) model itu adalah bahasa” (The Prison-House of Language, Princeton, 1972).
Bila kata dan bahasa kemudian menjadi rumah di mana akal/gagasan berdiam dan menjelaskan dirinya, maka di tempat itu pula “the house of being”, rumah kenyataan dan keberadaan manusia. Rumah dimana kekuatan terbaik manusia, kebudayaan dalam makna luasnya, mendapatkan markasnya. Peradaban akhirnya terbentuk sebagai manifestasi material dari adab bahasa.

Apa yang terjadi kemudian adalah lalu lintas, dalam berbagai carrefour (perlintasan), adu kepentingan hingga kemacetan, diskursus bahasa yang ketat, yang memberi manusia sejarah, juga selebrasi atas kejayaan dan kedegilannya. Inilah sebuah sejarah bahasa, sejarah kata-kata, dalam arti politik (kekuasaan) adalah riwayat pertarungan antara diksi. Dalam rumah atau panggung itu, politik memang menjadi bagian yang sangat penting, karena ia juga menggunakan bahasa sebagai arsenal utamanya. Di samping kegiatan artistik (sastra khususnya), politik juga adalah prajurit tangguh bersenjata bahasa.
Di saat politik begitu kuat, menentukan hampir semua arah kehidupan, sesungguhnya pilihan kata dalam bahasa pulalah yang turut menentukan politik itu. Inilah motif yang membuat Cicero, bangsawan kata-kata, pindah dari Roma ke Yunani, mempertajam kemampuan bahasa, menyusun senjata mematikannya, retorika, dan meyakini, “tak ada satu hal pun yang tak dapat diciptakan atau dihancurkan atau diperbaiki dengan kata-kata”.
Dan betapa kita mafhum, bagaimana retorika, sebagaimana dinyatakan Antoine Compagnon, kritikus sastra yang berdiam paralel di Paris dan New York, telah kembali mendapat momentum dan kejayaannya di milenium ketiga ini. Setelah seratus tahun lalu ia dicurigai di Eropa daratan sebagai penyebab stagnasi bahkan kemunduran. Seratus tahun lalu rerotika pernah diturunkan dari panggung-panggung sucinya di jurusan-jurusan sastra dan humaniora lainnya.
Kini, dengan perluasan teknologi canggih informasi, yang memberi peluang kepada manusia –seperti iklan global minuman Amerika: siapa, dimana dan kapan saja—dapat mengaktualisasi diri lewat berbagai medium bahasa (suara, abjad, visual, hologramik, dan sebagainya), retorika dalam arti bahasa yang lebih luas, mengambil posisi yang sangat signifikan bahkan vital untuk sebuah penjelasan eksistensial, bahkan menciptakan kebenaran yang mengiringinya.
Politik bahasa ternyata mendapatkan kelanjutan atau kesinambungan yang penuh tenaga pada masa kini, bukan hanya untuk merebut perhatian publik, bahkan afirmasi publik demi terwujudnya pasar yang diinginkan, wilayah dominasi yang diinginkan, kekuasaan yang diinginkan. Maka sejarah bahasa dalam politik ini, sesungguhnya tetap menyimpan kerentanan paling purbanya sendiri: dunia politik rapuh dan cemas justru pada (kekuatan) bahasa lain. Pada kata atau diksi yang lain. Karena dalam logika politik, paling tradisional hingga paska-modern pun, bahasa dan diksi yang ada di dalamnya adalah penyangga dan benteng bagi pertahanan sebuah kekuasaan (status quo).


Dalam pemahaman terakhir di ataslah mungkin poin utama dimana kumpulan tujuh esai Yudi Latif dalam buku ini, mendapatkan sasaran panahnya. Ia tidak hanya memulai buku ini dengan sebuah aforisma, “setiap gerakan kebangkitan selalu bermula dari kata”, tapi juga menyitir di banyak bagian tulisannya, bagaimana berbagai kitab, teks utama atau babon-babon sastra menunjukan posisi kata atau bahasa sebagai “tuhan”, atau sebaliknya (the Word-God).
Dalam refleksinya tentang kebangkitan masyarakat kepulauan ini menuju sebuah bangsa, Yudi menunjukkan bagaimana bahasa yang tergunakan, pilihan diksional di dalamnya, menentukan tidak hanya cara berpikir, alternatif dalam memandang kenyataan, tapi juga stimulus pergerakan bagi sebuah kemajuan atau pembebasan. Kata kemadjoean atau perubahan kata indische menjadi indonesische hingga indonesia, memainkan atau menciptakan diskursus yang sangat penting dalam cara orang-orang kepulauan ini merumuskan diri, kenyataan sekitar, serta tujuan-tujuan hidupnya.
Karenanya, dengan pilihan kata yang hampir imperatif dan berulang, buku ini menegaskan pilihan terbaik bagi sebuah perubahan atau reformasi apa pun (di tingkat apa pun), tidak dapat terjadi secara substansial dan signifikan tanpa sukses kita menginisiasi sebuah gerakan kebudayaan. “Gerakan kebudayaan merupakan jantung reformasi sosial,” tulisnya seraya meneguhkan kebudayaan di sini dilandasi oleh sebuah arsenal terpenting: bahasa. Sastra dan keberaksaraan dalam arti praktisnya.
Dan betapa pentingnya bahasa/sastra/keberaksaraan sebagai landasan kebudayaan dari sebuah kebangkitan dan perubahan, membuatnya juga memiliki posisi sentral dan fundamental dalam diri manusia sebagai kekuataan terbaik dalam proses kebangkitan itu. Kualitas manusia yang tumbuh sebagai karakter kuat, yang mampu menolak atau meminggirkan dua bahasa mediatik paling dominan, sebagaimana dikutip Yudi dari Rushworth Kidler: politik (who’s the wining, siapa yang menang) atau ekonomi (where’s the bottom line, dimana untungnya), dan menggantinya dengan satu bahasa dominan baru, bahasa kebudayaan, tentang what’s right (dimana kebenarannya).
Pada pertarungan kekuasaan, yang sekali lagi tak lain adalah pertarungan bahasa ini, kata-kata dan diksi menjadi prajurit di garda depannya (avant-garde). Dimana kekuatan dan kekuasaan tradisional, seperti dijelaskan di atas, mendapat ancaman terkerasnya dari munculnya kata, diksi dan bahasa baru di wilayah kekuasaan, di tengah publik yang didominasinya. Kita tahu, di banyak dekade mutakhir, pilihan-pilihan kata yang dipilih penguasa (politik-ekonomi-militer-agama, dsb) –yang juga didistribusi oleh media massa yang berkepentingan sama—menciptakan sebuah pola kesadaran tertentu. Pola dimana kenyataan ternyata sudah dikonstitusi lebih dulu, menjadi sesuatu yang semu, ilusif dan pada akhirnya menciptakan sebuah kesadaran semu dalam bentuk lain.
Diksi-diksi seperti “separatisme”, “teror”, “penyesuaian harga”, “penyalahgunaan wewenang”, “ganti rugi”, “narapidana”, “PSK”, “BLT” hingga pada terma-terma seperti “demokrasi”, “pemilu langsung” atau “keterwakilan”, sebenarnya tidak lain adalah ruang-ruang tertutup dimana kepentingan politik dan status quo bersembunyi di dalamnya. Bila di masa lalu kata kemadjoean dapat memainkan peran penting dalam meneguhkan diri masyarakat sebagai sebuah bangsa, mungkin pada saat ini hanya dengan kata, misalnya, “wakil” atau “perwakilan”, sebuah perubahan radikal bisa dilakukan. Dengan misalnya, mengubah makna kata tersebut, atau menggantinya dengan istilah lain, karena kata tersebut sudah tidak lagi mewakili makna otentiknya, di saat mereka yang disebut “wakil (rakyat)” atau orang dipercaya rakyat, justru mengkhianati mereka yang telah memberinya kepercayaan dan kekuasaan.
Maka siapa pun yang menyatakan dirinya sebagai “wakil” pun pantas ditolak bahkan dikhianati. Apapun yang dilakukan dan diproduksi oleh “wakil” tersebut juga pantas ditolak, diingkari. Maka, dari sebuah diksi pun, perubahan radikal bisa dibayangkan terjadi: masyarakat menolak semua produk yang dihasilkan parlemennya! Satu gerakan bahasa, sebagai inti dari gerakan kebudayaan, landasan dari satu kebangkitan dan perubahan pada akhirnya, akan terjadi: dimulai dari beroperasinya, bergeraknya kaki-kaki dari kata-kata.
Itulah makna yang membuat buku renungan esaik Yudi Latif ini pantas dikunjungi dan juga direnungi lebih dalam. Gerak manusia, gerak sebuah bangsa, tidak lain berhulu pada satu gerak kebudayaan, dimana bahasa sebagai intinya. Revolusi pun terjadi, bermula dari kata-kata yang melawan, karena kaki-kakinya yang perkasa mulai melangkah dengan penuh tenaga.
pamulang, 2008