Politik Tanpa Kecerdasan Publik

oleh Radhar Panca Dahana


Sejarawan yang Ketua Akademi Jakarta, Prof. Dr. Taufik Abdullah menggambarkan dengan cukup jitu, bagaimana pembangunan dan kerja keras dimensi hidup –politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya—selaiknya memiliki platform kultural atau strategi kebudayaan yang kuat dan workable, dalam mewujudkan apa yang oleh konstitusi diamanatkan: “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dalam sebuah pertemuan kaum budayawan di Jakarta, beberapa hari lalu, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan yang memiliki tiga gelar doktor berjenjang dari Prancis, Prof. Dr. Daoed Yoesoef, mengelaborasi “kehidupan yang cerdas” itu sebagai kehidupan yang diisi oleh the educated men. Masyarakat yang berpendidikan, tidak dalam arti sempit sekadar nilai atau jumlah kelas dan tahun yang dijalani, namun lebih pada keterdidikan dalam mengapresiasi, memaknai dan mengisi kehidupan.

Itulah manusia yang berbudaya, man of culture, manusia atau masyarakat yang tidak memandang dan menghayati hidupnya melulu dari kotak dangkal dunia (disiplin)nya sendiri. Manusia yang melihat apa pun yang ia perbuat –juga orang lain perbuat—memiliki dampak terhadap lainnya. Pertimbangan sosial dan kolektif, jika tidak mendahului, setidaknya bersamaan dengan kepentingan pribadi yang dibelanya habis-habisan.

Inilah kapasitas umum, yang tentu saja menjadi prasyarat dasar bagi mereka, siapa pun, yang memiliki peluang, ambisi atau dipercaya memangku jabatan publik; mewakili khalayak atau orang banyak, memiliki obligasi moral, etikal hingga konstitusional untuk tidak hanya menyejahterakan tapi juga membawa khalayak ke masa depan yang pantas dan sesuai dengan apa yang pernah diraihnya secara historis, ratusan bahkan ribuan tahun lalu.

Membodohi Publik

Perkembangan mutakhir kehidupan politik kita belakangan ini, mirisnya, sama sekali tidak mendukung pemahaman di atas. Pemahaman sederhana, tidak terlampau rumit teoritis atau ideologis, namun ideal-pragmatis sebagaimana diamanatkan para founding fathers melalui konstitusi yang mereka lahirkan.
Cermati, misalnya, bagaimana satu kubu yang tengah menggalang koalisi dalam prosesi pemilihan presiden saat ini, dimana masing-masing juragan partai yang berkoalisi tersebut berebut dan tak mau mengalah hanya untuk menerima atau atau tidak sisipan “wa” dari kata capres.

Komitmen kekuasaan, politik dalam artis luas, untuk menjunjung setingginya harkat kemanusiaan dari khalayak atau publik, dalam situasi itu benar-benar seperti irisan daging steak di meja makan. Bisa tak jadi dimakan karena sausnya tak enak, atau terlupa karena sibuk ngobrol atau kenyang oleh makanan lain. Sehingga daging itu akan memucat, dingin, mengeras bisa jadi berjamur, sebelum seekor kucing, mungkin tikus, lalat, boleh jadi belatung menikmatinya.

Terlebih ketika ada kecenderungan dua kekuatan yang selama ini mengambil posisi bertentangan, dalam sebuah permainan keseimbangan yang konstruktif dan mutualistik, berdekatan untuk membuat koalisi. Koalisi yang tidak hanya membuat kekuasaan berlangsung timpang tanpa kekuatan besar mengoreksi diri. Atau semacam pengkhianatan pada pencitraan “ideologis” yang selama ini terjadi –yang satu pro modal dan lainnya pro publik—tapi juga lebih utama, niat koalisi itu meninggalkan pihak yang selama ini menjadi jargon keabsahan mereka: publik atau rakyat.

Mereka yang konon begitu gigih memilih demokrasi barangkali lupa, dalam definisi standar demokrasi, kata publik (rakyat) disebut tiga kali dalam definisi pendek itu: “dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat”. Begitupun kata republik yang menjadi harga mati konstitusi serta 230 juta pemeluknya, mengindikasikan semua hal yang kita perbuat harus kembali (“re”) kepada publik.

Di titik ini, tentu saja dengan mudah kita mafhum, betapa permainan politik belakangan ini, alih alih mengarah pada tujuan dasar bernegaranya, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, namun justru menegasinya. Bahkan lebih jauh dari sekadar melakukan “pembodohan”, tapi mengeksploatasi kebodohan itu.

Apresiasi Tumpul

Itulah yang tampaknya menjadi cermin terkuat dari wajah politik kita terakhir. Sebagaimana konflik berbagai partai mencuat ke permukaan lautan kesadaran kita. Para elite partai dengan sekehendak hatinya, menuruti nafsu kekuasaannya, melupakan bahkan mengalienasikan begitu saja publik yang telah mendukung, telah memilihnya. Para elite itu bersekongkol dan mengikuti lelang sapi serta saling menawar harga tinggi untuk daging mentah, bahan steak yang hanya mampu sesaat menggoyang lidahnya, mengisi jamban, atau meninggalkannya di ujung dapur, berkawan dengan jamur.

Cermin retak semacam ini disadari oleh banyak kalangan akibat dunia –lebih utama para aktor—politik telah kian jauh meninggalkan fundamen gagasan atau ideal dimana semula politik itu lahir, berkembang dan dirumuskan. Fundamen yang berisi kebijakan, fatsun-fatsun dan tujuan-tujuan yang semata hendak memuliakan spesies yang hidupnya sangat terancam ini: manusia.

Politik kita telah gagal mengidentifikasi (sekurangnya mengacu) diri pada argumen dasar keberadaannya sendiri; pada interaksi nilainya yang intens dengan nilai-nilai dalam dimensi kehidupan lainnya. Hingga kesadaran, empati dan apresiasinya menjadi tumpul. Membuat segala pesan, amanat, peringatan bahkan keindahan atau kebijakan lain mental kembali ketika bersentuhan dengan tubuhnya yang diselimuti sensasi.

Lumrah bila kemudian kebudayaan bukan hanya bermakna sempit di hati dan pikiran mereka, tapi juga terasa mengganggu karena –lebih dari sekadar nyinyir—dirasa menghalangi ambisi-ambisi pragmatis dan temporer mereka. Wajar pula bila tidak ada kebutuhan buat mereka menikmati karya seni bermutu atau menjalin relasi dan dialog dengan para penggerak kebudayaan, sebagaimana dicontohkan para pendahulu atau rekan negarawan mereka di segala bangsa.

Dangdut Politik

Secara logis, dalam arti artistik, mereka hanya akan merasa dekat dengan apa yang kita sebut pop art atau pop culture, dalam arti produk artistik/kultural yang hanya menyentuh pemahaman awam, superfisial, seperti bunyi “pop” dari busa sabun pecah yang mengambang di air. Tak mengherankan bila mereka dekat dengan Jamrud, Kangen, boleh juga ST 12, atau mengukur puncak prestasi film dengan Ayat-ayat Cinta, sastra dengan Laskar Pelangi, lukisan dengan gambar buah-buahan taman Suropati. Bukan sebuah kesalahan, bukan. Sebagaimana pengalaman saya berikut.

Saat kampanye partai Golkar, melihat penyanyi dangdut di panggung menyanyikan karya Rhoma Irama yang terkenal, Kegagalan Cinta, berbunyi antara lain: “Kau yang mulai kau yang mengakhiri, kau yang berjanji kau yang mengingkari”. Sambil mata “merem-melek” rakyat bergoyang begitu khusyuk. Sekhusyuk penghayatan pada nasib partainya...maksud saya, nasib hidupnya sendiri.

Saya harus mengoreksi kata terakhir itu, karena seorang teman mencolek untuk melihat kampanye partai PDI-P yang juga berdangdut dengan lagu yang dipopulerkan penyanyi cantik Kristina, “Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti...”. Saya hendak tersenyum, dan ingin segera pergi. Tapi kaca mobil berdengung saat seorang anak kecil mengamen persis di sisi menyanyikan lagu Caca Handika, Angka Satu: “Masak masak sendiri, makan makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri...” Saya hanya menggeleng dan seraya memberi receh sempat melirik lambang di kaos anak itu, bergambar garuda Gerindra.

Ah, gara-gara koalisi aneh dua partai besar tadi. Sambil senyum, saya tancap gas.

Politik Tanpa Budaya

sumber:Kompas, Sabtu, 25 April 2009


Radhar Panca Dahana


Dia bukan hanya telah menghabiskan tabungan yang tak seberapa. Menjual sepetak sawah suaminya. Minta pinjaman kanan kiri dengan janji kiri kanan. Bahkan menggadaikan surat rumah, harta tertinggal satu-satunya. Hasilnya?

Perempuan mendekati paruh baya itu ditinggal suami, tak ditengok anak lagi, dan hidup menanggung sedih serta malu (apalagi di depan warga sekampung). Ia menyendiri, tak keluar sejenak pun, meringkuk kecut dan pucat di sebuah rumah panggung di belahan bukit di satu wilayah Jawa Barat bagian selatan.

Anda tentu telah menyangka. Kisah itu hanya satu dari ratusan atau ribuan kasus para caleg Pemilu 2009. Mungkin banyak yang lebih tragis. Namun, yang lebih tragis dari itu adalah ketidakpedulian dari mereka yang paling bertanggung jawab pada proses demokrasi: para pemimpin pemerintah, elite politik, dan pengamat. Bahwa kasus-kasus semacam itu bukan saja tidak pantas dinafikan apalagi diremehkan, tetapi ia pantas juga mendapat perhatian karena mungkin menyangkut soal yang lebih dalam, lebih substansial.


Namun, kenyataan mengabarkan, belakangan para petinggi politik melulu sibuk dengan hasil pemilu, dengan perselisihan DPT hingga proses penghitungan suara, plus intrik, konflik, dan permainan wacana di headline media massa. Masalah perempuan di belahan bukit tadi seakan tinggal menjadi konsekuensi pribadi.
Meski sebenarnya di balik kasus-kasus ”kegilaan” para caleg gagal tersembul masalah bukan saja soal tradisi dan kultur politik yang tidak matang, tetapi juga praktik demokrasi yang hampir tidak manusiawi dan perlahan menghancurkan karakter kemanusiaan, baik sebagai individu maupun satuan kolektif.

Hal pertama yang mungkin paling nyata bagi kita adalah bagaimana cara mereka yang berambisi menjadi anggota legislatif memandang peluang atau kekuasaan yang ingin diraih. Prinsip-prinsip ideal yang membuat kursi legislatif dihormati sejarah, tidak menjadi cahaya hati para calon pemiliknya. Jabatan seperti itu juga mungkin jabatan politik lainnya, diukur hanya dari kekuatannya sebagai legitimator dan pengakses sumber-sumber kuasa (tidak hanya politis, tetapi juga) sosial, ekonomis, dan sebagainya.

Bahkan mungkin ia tidak lebih dari sebuah simbol eksistensial, atau lebih rendah lagi sebagai simbol status atau gengsi. Semacam seri mobil, telepon genggam, atau perangkat hifi terbaru. Nilainya nominal, ekonomis, dan material. Untuk itu material cost dibutuhkan. Perhitungan saldonya pun material. Tidak aneh bila kebangkrutan caleg mirip pemain valas yang rudin: keduanya langsung lari ke dukun, Gunung Kawi, atau paling sehat terjerembap di pusat rehabilitasi mental.
Fundamen kebudayaan

Hal kedua, sebuah tradisi yang sebenarnya baru: memilih. Khususnya memilih pemimpin yang secara langsung mengatur bagaimana kita harus hidup pada zaman yang penuh gejolak ini. Kemiskinan tradisi (politik) memilih, karena tiadanya kultur yang melandasi, membuat perilaku pemilih di negeri ini menjadi aneh.

Preferensi figural mereka karena absennya budaya tadi cenderung ditentukan oleh ukuran-ukuran pragmatis, bahkan artifisial. Bukan rasional tetapi psikologis-mental. Bukan pada isi dan visi, tetapi pada artifisialisasi. Bukan pada rekam jejak, tapi performance. Seperti publik sebuah tontonan. Jadi tidak peduli, siapa, apa, dan bagaimana riwayat seorang tokoh pilihan, asal ia memenuhi prasyarat tampilan (dalam fisik, jargon, hingga entertainment yang ditawarkan, termasuk pembagian beras atau sumbangan uang), ia memiliki peluang besar menjadi populer.

Preferensi yang selebratikal ini memiliki ancaman serius bagi ideal-ideal yang ditanamkan founding fathers dan pemikirannya dikembangkan oleh segelintir pemikir. Bukan saja kemungkinan kita mendapat pemimpin yang tidak kapabel, lemah hati, bahkan otoriter, tetapi juga peluang kembalinya budaya politik yang korup, manipulatif, dan represif (meski bentuknya lebih soft dan ”modern”).
Persoalan ketiga, kita lalai pada proses pembangunan yang kini menjadi krisis, yaitu fundamen kebudayaan. Fundamen yang membuat semua proses dan penegakan demokrasi harus melayani hajat utama dan asalinya: mempertahankan dan mengembangkan harkat dan kedaulatan manusia; garansi pada kemuliaan dan survive-nya spesies utama di bumi ini. Tak ada produk kebudayaan mana pun yang tidak bekerja dalam tujuan itu.

Dan, fundamen itu tidak selamanya harus diadopsi begitu saja dari latar historis dan sosiologis masyarakat Eropa, tempat demokrasi bersemai. Tak bisa dielak, bukan sekadar karena keberlanjutan atau romantisme, tetapi karena realitas obyektif dari kondisi mental-psikologi masyarakat, fundamen budaya harus ditegakkan dari sejarah kebudayaan negeri ini sendiri. Modusnya, demokrasi mencocokkan diri, bukan sebaliknya, kebudayaan yang dicocok-cocokkan dengan proforma demokrasi, seperti yang kini terjadi.
Sejarah yang kalah

Ingar-bingar pesta demokrasi kali ini, harus diakui, terlampau mahal biaya (ekonomi, politik, sosial, dan kulturalnya) bila hanya untuk membayar pergulatan kepentingan segelintir elite, yang memaksakan wacananya ke dalam diskursus publik. Ia akan menjadi bencana, saat absennya kebudayaan dalam diskursus itu, bukan hanya karena alpa, tetapi juga karena kesengajaan untuk menepikan, menafikan, bahkan mengalienasinya, karena secara politis dianggap justru merugikan.

Hampir semua gejala minor, negatif, dan destruktif dalam praksis politik belakangan ini dengan mudah kita mafhumi karena ketidakmampuan kita, secara sadar dan di bawah sadar, menghayati, dan mewujudkan standar nilai, moral, dan etis yang ada dalam ruang kebudayaan kita.


Dalam masyarakat yang masih melihat Tukul atau Eko Patrio sebagai panutan, bahkan ideal type, peran para petinggi yang selebratikal masih kuat. Sungguh tragis bila mereka tidak menggunakan potensi itu untuk perbaikan yang fundamental, tetapi justru mengeksploitasinya untuk kepentingan temporal dan artifisial.

Tidak heran bila perempuan di belahan bukit itu akan segera mendapatkan banyak teman. Bukan dari sejawatnya dari kampung lain. Tapi juga mereka yang berrumah mewah, bersedan megah, berfasilitas melimpah, dan pernah duduk di kursi yang indah. Di situkah kita akan menuliskan sejarah? Sejarah bangsa yang selalu kalah?

Radhar Panca Dahana Sastrawan; Tinggal di Tangerang

Rumah (yang) Sakit

Banyak orang bilang, salah satu bisnis yang kini pasti menguntungkan adalah mendirikan rumah sakit. Pernyataan ini menggelikan, namun bila benar, menggiriskan.
Keuntungan dalam bisnis itu seperti memerah kebahagiaan dari derita/tangis orang lain: menampung uang dari darah atau nanah luka yang terbuka.


Namun, begitulah kenyataannya. Sakit dan penyakit tak ada musimnya, tak ada grafik menurunnya di negeri penuh gejolak ini. Bahkan di saat krisis—politik dan ekonomi—orang sakit tidak berkurang; justru meningkat, baik yang fisis, terlebih psikis. Dan itu membuat pebisnis kesehatan kian bergairah. Kita mafhum, banyak berita mengabarkan, dalam situasi seperti itu, para pebisnis kesehatan masih ”memainkan” bahkan ”menciptakan” varian penyakit baru demi jenis obat baru.
Kita pun sama paham, bagaimana bisnis rumah sakit kini memiliki performa, iming-iming, atau gimmick yang tidak kalah keren ketimbang wisata pantai, restoran mewah, atau karaoke keluarga kelas premium. Rasa sakit, penderitaan, dijadikan motif untuk menguras lebih dalam kantong penderita, dengan tawaran-tawaran leisure yang kadang menggelikan.

Lebih menggelikan para pelaku bisnis di negeri kita. Alih-alih meningkatkan pelayanan medisnya kepada publik, mereka mereaksi tren melimpahnya pasien lokal yang berobat ke luar negeri, dengan mendirikan rumah-rumah sakit mewah berkelas internasional. Bisnis itu ”dipindahkan” dari luar ke dalam. Esensi pelayanan termanipulasi fasilitas dan harga, dan diskriminasi pasien justru kian ditegakkan: ”Hei orang miskin dan sakit, bukan bagianmu mendapat pelayanan baik ini”.


”Fait accompli” pasien

Kita, sekali lagi mengerti, siapa paling diuntungkan dari kecenderungan ini. Dari semua aparat medis yang ada, tentu para birokrat kesehatan, terutama para dokter, yang mengais keuntungan terbesar. Bukan hanya dari tarif, harga obat, dan fasilitas yang disediakan. Sebagai sarjana dengan lima tahun waktu studi, para dokter mendapat imbalan luar biasa, berlipat-lipat dibanding kaum paramedis, misalnya, yang juga sekolah tiga hingga lima tahun.

Mungkin dalam tanggung jawab, dokter adalah pemeran utama. Namun, dalam praktik medis di rumah sakit, kaum paramedis inilah yang sebenarnya menggerakkan atau mengoperasikan mesin kesehatan. Berjaga menit ke menit, mengantisipasi situasi paling kritis di detik awal, mengayomi pasien, termasuk diserapahi keluarganya. Namun, untuk kesejahteraan, mungkin tiap bulan ia mendapat gaji yang didapat dokter hanya dalam sehari.

Pasien? Ia adalah obyek dari semua fait accompli. Ilustrasi kecil, saya meminta resep bisul kepada seorang dokter spesialis. Setelah saya cek harganya hampir Rp 300.000. Saya kembali dan bertanya, mengapa semahal itu? Dokter menukas, ”Bapak tidak percaya saya?” Saya ragu. Saya bertanya kepada dokter lain, yang memberi resep salep. Harganya: Rp 1.600. Dengan itu, dua hari kemudian bisul saya lenyap.

Berapa banyak pasien yang ragu seperti saya. Berapa nilai uang hasil diagnosis atau resep fait accompli itu. Ilustrasi ini lebih seru: satu kali saya operasi mengangkat tumor di pundak. Saya diperbolehkan pulang sesegera usai operasi, betapapun saya minta diinapkan. Belum setengah perjalanan pulang, luka operasi terbuka dan darah mengalir. Saya kembali. Dan dilakukan operasi ulang. Ternyata, luka tetap terbuka dan darah tiada henti mengalir.

Saya diinapkan. Dan diberi pilihan untuk operasi ketiga dengan kondisi: bius total. Sebuah kondisi yang bagi saya—pemilik penyakit akut lainnya—hanya memiliki dua opsi (menurut dokter bedah yang menjadi kepala tim): hilang sadar total (maut) atau masuk ruang ICCU. Saya terpana: karena kesalahan operasi saya mesti berada pada sebuah dilema yang komikal: maut dan hampir maut.

”Di mana tanggung jawab Anda, dokter? Kondisi ini bukan saya yang membuatnya, tapi Anda. Saya harus menerima tanpa kecuali. Saya tanggung semua risiko. Termasuk, mati atau tidak, saya harus tetap bayar Anda,” saya protes. Mereka tak bisa menjawab, hanya bertukas pendek, ”Semua terserah pada keputusan, Bapak.”

Saya terdiam. Mereka pergi. Beberapa dokter lain saya hubungi, tak ada advis yang melegakan. Semua bimbang. Nalar saya bergeser menjadi mistis: menyerahkan nasib pada yang memestikannya. Dan Dia menjawab. Operasi ketiga berlangsung 1,5 jam, terasa 1,5 detik buat saya. Saya langsung bangkit duduk dan berjalan, begitu usai dan sadar. Keadaan yang konon tak bisa terjadi, biarpun efek bius hilang (seharusnya) beberapa jam kemudian.


Orang miskin

Terlampau banyak kasus semacam bisa ditulis. Di mana posisi pasien, dirugikan seberat apa pun—hingga nyawa—tak ada pilihan. Dalam diagnosis, dalam peraturan tiap rumah sakit yang berubah-ubah, dalam resep, dalam biaya, dan lainnya. Beruntung bila satu-dua pasien cukup kritis, ia bisa menemukan hak-haknya yang umumnya kabur. Bagi masyarakat awam, hanya pasrah menerima fait accompli.

Inilah yang juga terjadi pada mereka yang sepatutnya mendapat asuransi atau jaminan kesehatan dari negara. Mereka harus dinyatakan benar-benar miskin untuk mendapat jaminan itu. Dan kebijakan baru menetapkan kemiskinan itu harus diumumkan di tiap kelurahan. Masalahnya bukan harga diri yang diobral oleh kebijakan negara, tetapi kategori ”miskin” sebagai kriteria dasar.

Orang miskin tentu membutuhkan kesehatan. Namun, tidak semua orang miskin. Beberapa orang miskin memilih harga diri ketimbang jaminan itu. Beberapa orang miskin tidak membutuhkan karena tidak percaya atau kecewa pada pelayanan medis yang ada. Ada pula orang ”tidak miskin” tetapi amat membutuhkan jaminan itu, demi pelaksanaan tanggung jawab keluarga, sosial; demi aktualisasi dan produktivitasnya.

Inilah golongan yang tidak dijamin siapa pun. Tidak oleh askes pegawai negeri, tidak oleh askes perusahaan, juga tidak askes perusahaan asuransi. Mereka adalah pekerja profesional dan bebas yang tidak terikat apa pun. Seperti pekerja kreatif, atau seniman. Dibilang kaya tidak, miskin bukan. Seorang penyair asal Medan memilih mati ketimbang harus menjalani cuci darah yang tak tertanggung olehnya.

Kasus seperti itu menjadi obligasi sosial kita, dan negara sebagai penanggung jawab utama. (Jaminan) Kesehatan harus diberikan kepada siapa pun yang membutuhkan, terlebih karena itu menjadi jaminan produktivitas serta kontribusinya kepada masyarakat. Dana jaminan dari rakyat harus dikembalikan sesuai situasi dan proporsi. Kasus mesti diperhatikan.

Bahkan setiap kebutuhan, setiap pasien harus diperlakukan sebagai unikum, sebagai kasus. Karena setiap penyakit pada akhirnya menyangkut sang korban, yang notabene seorang manusia, yang pada dasarnya unik, tersendiri. Negara mestinya paham, bahaya bila manusia ditempatkan hanya sebagai konstanta. Apalagi dipasrahkan pada logika bisnis rumah sakit di atas. Bisa-bisa negeri inilah rumah (yang) sakit itu.

Radhar Panca Dahana Sastrawan; Tinggal di Tangerang