Memperalat Kebudayaan

radhar panca dahana

Pada misi purbanya, kebudayaan sebenarnya tidak lebih dari usaha manusia untuk survive, mempertahankan diri (spesies)nya. Pada masa lebih kemudian, katakanlah di masa yang kita sebut modern, kebudayaan menjadi sebuah upaya manusia memuliakan dirinya, dengan kesadaran ia adalah spesies terunggul, setidaknya di bumi.

Di kurun akhir ini, keunggulan spesies itu mengalami ujian yang sangat berat, ketika berbagai fenomena alam –juga rekayasa kebudayaannya sendiri-- menunjukkan indikasi-teruji akan adanya semacam “big bang” baru yang memiliki potensi memusnahkan hingga 75% populasi dan hampir seluruh harta peradabannya. Tampaknya misi kebudayaan, dalam jangka dekat, tak tertolak akan kembali pada kondisi purbanya.



Dalam pemahaman ini, semua gerak, aktivitas hingga ambisi hidup manusia, tak terhindarkan dari kewajiban untuk mempertimbangkan kerja-kerja kebudayaan. Kerja yang memberinya dasar eksistensial dan orientasi hasilnya. Kesadaran atau obligasi peradaban ini, malangnya, belum mengisi alam kognisi kita, terutama para elit di segala dimensi; pihak yang sebenarnya menentukan kerja-kerja itu.

Di bagian politik, para penguasa atau pemimpin bangsa, nampaknya kewalahan sekadar untuk menjelaskan pemahaman yang cukup komprehensif mengenai hal tersebut. Terlebih ketika mereka harus mengelaborasinya ke dalam sebuah strategi (kebudayaan) atau program-program kongkret yang harus dilakukan. Dialog yang terjadi antara para budayawan dengan para calon presiden dan calon wakil presiden di Jakarta beberapa waktu lalu, melukiskan kenyataan itu.

Kebudayaan lebih dipahami sebagai sebuah kompleks pernyataan dan produk yang dianggap mampu mendukung penyelenggaraan sebuah pembangunan, lebih tepatnya kekuasaan. Kebudayaan adalah hasil-hasil yang dapat teramati, bahkan terukur, baik dalam produk keras maupun lunaknya; dalam bentuk bangunan, artefak, kedisiplinan, ilmu, karya seni, syariat agama, teknologi, dan sebagainya. Tidak lain, kebudayaan mengalami materialisasi hingga ke tempat yang paling sempit: komodifikasi.

Tidak mengherankan bila muncul kelucuan dan keganjilan dalam pernyataan atau kebijakan, yang bersifat publik, dimana kebudayaan diapresiasi dan ditempatkan begitu saja –katakanlah—di sisi film dan seni (sebagai sebuah Direktorat Jenderal) atau ditautkan dengan pariwisata (sebagai sebuah Departemen). Atau pernah seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang meminta statistik dari kemampuan membaca dan menulis murid-murid sekolah dasar dan menengah, dari seorang pengarang yang mengeluhkan krisis di dua kapabiltas dasar itu.

Atau lihatlah catatan prestasi kerja pemerintah di bidang kebudayaan, yang antara lain berisi: jumlah pengunjung museum, jumlah situs, produksi dan penonton film, atau layar bioskop. Kebudayaan pun tertinggal melulu sebagai grafik atau piktogram sederhana, selaiknya gambar serupa yang menunjukkan perkembangan nilai bursa saham, kurs mata uang, atau jumlah simpanan dolar.

Kebudayaan dalam pemaknaan seperti ini, sesungguhnya tidak lebih dari cara mengerikan yang pernah dilakukan rezim Suharto. Yakni ketika, seluruh ekspresi dan produksi kultural kita dibakukan dan sekaligus dibekukan, hanya untuk etalase kegenitan yang didistribusi secara murah meriah keliling pentas-pentas formal ke penjuru dunia. Kita pun mafhum, kebudayaan dalam gerak dan apresiasi itu, sebenarnya sudah terperdaya, diperalat. Kebudayaan di situasi itu sudah menjadi mayat. Menjadi zombi, setidaknya.

Kebudayaan sebagai Proses

Hal yang mungkin lebih substansial dan dilenakan oleh para pelaku kekuasaan, ada di wilayah di mana kebudayaan menjalani geraknya yang paling dinamis: proses. Wilayah dimana semua kerja budaya masih berada dalam tahap pencarian, pertukaran, penemuan dan pembentukan. Tahap yang masih bersifat abstrak, dan kalaupun ada outputnya, ia masih berupa kode-kode atau simbol-simbol dasar.

Dalam tahap atau ruang ini, yang dapat dilakukan –oleh siapa pun—tidak lain adalah keterlibatan. Sikap apresiatif yang berjarak, bahkan menjadi penonton, lebih-lebih bermaksud memperalat atau memperdayanya, akan membuat kerja dan produk kebudayaan itu sendiri jadi berjarak, bahkan teralienasi dari realitas diri sang apresiator/penonton/pemerdaya.

Maka, sebuah kerja kebudayaan yang sifat dasarnya adalah imanen dan semesta –bagi seluruh manusia yang dilingkupi maupun melingkupinya—sewajarnya mengikutsertakan semua elemen kerja dari sebuah bangsa. Termasuk dari para penyelenggara negara. Penafian afirmasi historis itu, justru akan membuat negara terasing dari kerja sejarah ini; merendahkan bahkan melumpuhkan kemampuan atau potensi-potensi terbaiknya.

Wajar dan alamiah pula karenanya, bila pemerintah atau penguasa (politik, ekonomi, dan sebagainya) turut berupaya agar proses kebudayaan dapat berlangsung dengan caranya yang terbaik. Cara yang sebenarnya sudah diwariskan oleh bangsa-bangsa di nusantara ini, yang sudah memiliki kurun –menurut banyak catatan—lebih dari dua milenia ini.

Dalam arti ini, adalah obligasi alamiah bagi pemerintah untuk melengkapi proses itu dengan infrastruktur kebudayaan (kesenian tentu di dalamnya) yang mencukupi, ruang ekspresi yang kondusif, apresiasi (hingga ke tingkat penghargaan material) yang sepadan pada karya/produk maupun pelaku/produsennya, dan seterusnya. Bahkan secara langsung, bagus benar bila mereka terlibat langsung dalam semua tahap prosesus itu. Tidak saja, misalnya, membuka pameran, menonton pentas tari, atau mendukung secara pribadi pertunjukan teater. Namun juga berekspresi menggunakan kekayaan simbolik yang dihasilkan oleh kerja-kerja kebudayaan itu.

Penafian, apalagi penegasian, atas obligasi–yang sebenarnya konstitusional—ini, tidak hanya memberi ancaman bagi pemerintah itu sendiri (bukan sama sekali ancaman konyol yang dianggap berasal dari seniman, misalnya), tapi juga menjadi sumber kecemasan bagi cara hidup kita sebagai sebuah bangsa. Penempatan yang dominatif dari satu sektor pembangunan, katakan ekonomi, adalah jalan terbaik untuk terjadinya hal tersebut.

Senyum Itu

Adagium klasik bagi pemerintahan negara-negara ketiga (berkembang), lebih dulu ekonomi cukup sebelum hidup (kebudayaan) cukup, sekian lama sudah menjadi jebakan yang memerangkap kita berkali-kali dalam krisis. Walau sebenarnya, realitas hidup berbudaya kita yang cukup panjang telah sangat banyak mengajarkan: kebahagian –juga sebagai akhir dari perjuangan ekonomi, di antaranya—tidaklah semata karena limpahan harta.

Bagaimana hidup dapat tersenyum dalam pundi-pundi yang disimpan kecemasan dari kekikiran bahkan kedustaan koruptif? Tidakkah senyum itu dapat timbul saat kita leluasa beraktualisasi, menjalankan ritus mental-intelektual-spiritual, yang disediakan antara lain oleh agama, adat, dan seni, biarpun mungkin hanya sekadar nasi-ikan-sambal di piring makan siang kita, atau pondok, TV 14 inci dan sepeda motor cicilan kita miliki?

Apakah petani, buruh, guru, seniman, siapa pun dari mayoritas bangsa ini mesti didera dan dihela oleh nafsu jadi kaya-raya, jadi orang yang punya kuasa pada orang lain (lebih dari dirinya sendiri)? Saya kira, rakyat banyak itu tak membutuhkan siksa ideologi ekonomi semacam itu. Apa yang lebih mereka, kita, butuhkan adalah sebuah senyum, di bibir kehidupan kita.
Dimanakah senyum itu, di bibir kehidupanmu?

Politik Tanpa Kecerdasan Publik

oleh Radhar Panca Dahana


Sejarawan yang Ketua Akademi Jakarta, Prof. Dr. Taufik Abdullah menggambarkan dengan cukup jitu, bagaimana pembangunan dan kerja keras dimensi hidup –politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya—selaiknya memiliki platform kultural atau strategi kebudayaan yang kuat dan workable, dalam mewujudkan apa yang oleh konstitusi diamanatkan: “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dalam sebuah pertemuan kaum budayawan di Jakarta, beberapa hari lalu, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan yang memiliki tiga gelar doktor berjenjang dari Prancis, Prof. Dr. Daoed Yoesoef, mengelaborasi “kehidupan yang cerdas” itu sebagai kehidupan yang diisi oleh the educated men. Masyarakat yang berpendidikan, tidak dalam arti sempit sekadar nilai atau jumlah kelas dan tahun yang dijalani, namun lebih pada keterdidikan dalam mengapresiasi, memaknai dan mengisi kehidupan.

Itulah manusia yang berbudaya, man of culture, manusia atau masyarakat yang tidak memandang dan menghayati hidupnya melulu dari kotak dangkal dunia (disiplin)nya sendiri. Manusia yang melihat apa pun yang ia perbuat –juga orang lain perbuat—memiliki dampak terhadap lainnya. Pertimbangan sosial dan kolektif, jika tidak mendahului, setidaknya bersamaan dengan kepentingan pribadi yang dibelanya habis-habisan.

Inilah kapasitas umum, yang tentu saja menjadi prasyarat dasar bagi mereka, siapa pun, yang memiliki peluang, ambisi atau dipercaya memangku jabatan publik; mewakili khalayak atau orang banyak, memiliki obligasi moral, etikal hingga konstitusional untuk tidak hanya menyejahterakan tapi juga membawa khalayak ke masa depan yang pantas dan sesuai dengan apa yang pernah diraihnya secara historis, ratusan bahkan ribuan tahun lalu.

Membodohi Publik

Perkembangan mutakhir kehidupan politik kita belakangan ini, mirisnya, sama sekali tidak mendukung pemahaman di atas. Pemahaman sederhana, tidak terlampau rumit teoritis atau ideologis, namun ideal-pragmatis sebagaimana diamanatkan para founding fathers melalui konstitusi yang mereka lahirkan.
Cermati, misalnya, bagaimana satu kubu yang tengah menggalang koalisi dalam prosesi pemilihan presiden saat ini, dimana masing-masing juragan partai yang berkoalisi tersebut berebut dan tak mau mengalah hanya untuk menerima atau atau tidak sisipan “wa” dari kata capres.

Komitmen kekuasaan, politik dalam artis luas, untuk menjunjung setingginya harkat kemanusiaan dari khalayak atau publik, dalam situasi itu benar-benar seperti irisan daging steak di meja makan. Bisa tak jadi dimakan karena sausnya tak enak, atau terlupa karena sibuk ngobrol atau kenyang oleh makanan lain. Sehingga daging itu akan memucat, dingin, mengeras bisa jadi berjamur, sebelum seekor kucing, mungkin tikus, lalat, boleh jadi belatung menikmatinya.

Terlebih ketika ada kecenderungan dua kekuatan yang selama ini mengambil posisi bertentangan, dalam sebuah permainan keseimbangan yang konstruktif dan mutualistik, berdekatan untuk membuat koalisi. Koalisi yang tidak hanya membuat kekuasaan berlangsung timpang tanpa kekuatan besar mengoreksi diri. Atau semacam pengkhianatan pada pencitraan “ideologis” yang selama ini terjadi –yang satu pro modal dan lainnya pro publik—tapi juga lebih utama, niat koalisi itu meninggalkan pihak yang selama ini menjadi jargon keabsahan mereka: publik atau rakyat.

Mereka yang konon begitu gigih memilih demokrasi barangkali lupa, dalam definisi standar demokrasi, kata publik (rakyat) disebut tiga kali dalam definisi pendek itu: “dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat”. Begitupun kata republik yang menjadi harga mati konstitusi serta 230 juta pemeluknya, mengindikasikan semua hal yang kita perbuat harus kembali (“re”) kepada publik.

Di titik ini, tentu saja dengan mudah kita mafhum, betapa permainan politik belakangan ini, alih alih mengarah pada tujuan dasar bernegaranya, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, namun justru menegasinya. Bahkan lebih jauh dari sekadar melakukan “pembodohan”, tapi mengeksploatasi kebodohan itu.

Apresiasi Tumpul

Itulah yang tampaknya menjadi cermin terkuat dari wajah politik kita terakhir. Sebagaimana konflik berbagai partai mencuat ke permukaan lautan kesadaran kita. Para elite partai dengan sekehendak hatinya, menuruti nafsu kekuasaannya, melupakan bahkan mengalienasikan begitu saja publik yang telah mendukung, telah memilihnya. Para elite itu bersekongkol dan mengikuti lelang sapi serta saling menawar harga tinggi untuk daging mentah, bahan steak yang hanya mampu sesaat menggoyang lidahnya, mengisi jamban, atau meninggalkannya di ujung dapur, berkawan dengan jamur.

Cermin retak semacam ini disadari oleh banyak kalangan akibat dunia –lebih utama para aktor—politik telah kian jauh meninggalkan fundamen gagasan atau ideal dimana semula politik itu lahir, berkembang dan dirumuskan. Fundamen yang berisi kebijakan, fatsun-fatsun dan tujuan-tujuan yang semata hendak memuliakan spesies yang hidupnya sangat terancam ini: manusia.

Politik kita telah gagal mengidentifikasi (sekurangnya mengacu) diri pada argumen dasar keberadaannya sendiri; pada interaksi nilainya yang intens dengan nilai-nilai dalam dimensi kehidupan lainnya. Hingga kesadaran, empati dan apresiasinya menjadi tumpul. Membuat segala pesan, amanat, peringatan bahkan keindahan atau kebijakan lain mental kembali ketika bersentuhan dengan tubuhnya yang diselimuti sensasi.

Lumrah bila kemudian kebudayaan bukan hanya bermakna sempit di hati dan pikiran mereka, tapi juga terasa mengganggu karena –lebih dari sekadar nyinyir—dirasa menghalangi ambisi-ambisi pragmatis dan temporer mereka. Wajar pula bila tidak ada kebutuhan buat mereka menikmati karya seni bermutu atau menjalin relasi dan dialog dengan para penggerak kebudayaan, sebagaimana dicontohkan para pendahulu atau rekan negarawan mereka di segala bangsa.

Dangdut Politik

Secara logis, dalam arti artistik, mereka hanya akan merasa dekat dengan apa yang kita sebut pop art atau pop culture, dalam arti produk artistik/kultural yang hanya menyentuh pemahaman awam, superfisial, seperti bunyi “pop” dari busa sabun pecah yang mengambang di air. Tak mengherankan bila mereka dekat dengan Jamrud, Kangen, boleh juga ST 12, atau mengukur puncak prestasi film dengan Ayat-ayat Cinta, sastra dengan Laskar Pelangi, lukisan dengan gambar buah-buahan taman Suropati. Bukan sebuah kesalahan, bukan. Sebagaimana pengalaman saya berikut.

Saat kampanye partai Golkar, melihat penyanyi dangdut di panggung menyanyikan karya Rhoma Irama yang terkenal, Kegagalan Cinta, berbunyi antara lain: “Kau yang mulai kau yang mengakhiri, kau yang berjanji kau yang mengingkari”. Sambil mata “merem-melek” rakyat bergoyang begitu khusyuk. Sekhusyuk penghayatan pada nasib partainya...maksud saya, nasib hidupnya sendiri.

Saya harus mengoreksi kata terakhir itu, karena seorang teman mencolek untuk melihat kampanye partai PDI-P yang juga berdangdut dengan lagu yang dipopulerkan penyanyi cantik Kristina, “Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti...”. Saya hendak tersenyum, dan ingin segera pergi. Tapi kaca mobil berdengung saat seorang anak kecil mengamen persis di sisi menyanyikan lagu Caca Handika, Angka Satu: “Masak masak sendiri, makan makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri...” Saya hanya menggeleng dan seraya memberi receh sempat melirik lambang di kaos anak itu, bergambar garuda Gerindra.

Ah, gara-gara koalisi aneh dua partai besar tadi. Sambil senyum, saya tancap gas.

Politik Tanpa Budaya

sumber:Kompas, Sabtu, 25 April 2009


Radhar Panca Dahana


Dia bukan hanya telah menghabiskan tabungan yang tak seberapa. Menjual sepetak sawah suaminya. Minta pinjaman kanan kiri dengan janji kiri kanan. Bahkan menggadaikan surat rumah, harta tertinggal satu-satunya. Hasilnya?

Perempuan mendekati paruh baya itu ditinggal suami, tak ditengok anak lagi, dan hidup menanggung sedih serta malu (apalagi di depan warga sekampung). Ia menyendiri, tak keluar sejenak pun, meringkuk kecut dan pucat di sebuah rumah panggung di belahan bukit di satu wilayah Jawa Barat bagian selatan.

Anda tentu telah menyangka. Kisah itu hanya satu dari ratusan atau ribuan kasus para caleg Pemilu 2009. Mungkin banyak yang lebih tragis. Namun, yang lebih tragis dari itu adalah ketidakpedulian dari mereka yang paling bertanggung jawab pada proses demokrasi: para pemimpin pemerintah, elite politik, dan pengamat. Bahwa kasus-kasus semacam itu bukan saja tidak pantas dinafikan apalagi diremehkan, tetapi ia pantas juga mendapat perhatian karena mungkin menyangkut soal yang lebih dalam, lebih substansial.


Namun, kenyataan mengabarkan, belakangan para petinggi politik melulu sibuk dengan hasil pemilu, dengan perselisihan DPT hingga proses penghitungan suara, plus intrik, konflik, dan permainan wacana di headline media massa. Masalah perempuan di belahan bukit tadi seakan tinggal menjadi konsekuensi pribadi.
Meski sebenarnya di balik kasus-kasus ”kegilaan” para caleg gagal tersembul masalah bukan saja soal tradisi dan kultur politik yang tidak matang, tetapi juga praktik demokrasi yang hampir tidak manusiawi dan perlahan menghancurkan karakter kemanusiaan, baik sebagai individu maupun satuan kolektif.

Hal pertama yang mungkin paling nyata bagi kita adalah bagaimana cara mereka yang berambisi menjadi anggota legislatif memandang peluang atau kekuasaan yang ingin diraih. Prinsip-prinsip ideal yang membuat kursi legislatif dihormati sejarah, tidak menjadi cahaya hati para calon pemiliknya. Jabatan seperti itu juga mungkin jabatan politik lainnya, diukur hanya dari kekuatannya sebagai legitimator dan pengakses sumber-sumber kuasa (tidak hanya politis, tetapi juga) sosial, ekonomis, dan sebagainya.

Bahkan mungkin ia tidak lebih dari sebuah simbol eksistensial, atau lebih rendah lagi sebagai simbol status atau gengsi. Semacam seri mobil, telepon genggam, atau perangkat hifi terbaru. Nilainya nominal, ekonomis, dan material. Untuk itu material cost dibutuhkan. Perhitungan saldonya pun material. Tidak aneh bila kebangkrutan caleg mirip pemain valas yang rudin: keduanya langsung lari ke dukun, Gunung Kawi, atau paling sehat terjerembap di pusat rehabilitasi mental.
Fundamen kebudayaan

Hal kedua, sebuah tradisi yang sebenarnya baru: memilih. Khususnya memilih pemimpin yang secara langsung mengatur bagaimana kita harus hidup pada zaman yang penuh gejolak ini. Kemiskinan tradisi (politik) memilih, karena tiadanya kultur yang melandasi, membuat perilaku pemilih di negeri ini menjadi aneh.

Preferensi figural mereka karena absennya budaya tadi cenderung ditentukan oleh ukuran-ukuran pragmatis, bahkan artifisial. Bukan rasional tetapi psikologis-mental. Bukan pada isi dan visi, tetapi pada artifisialisasi. Bukan pada rekam jejak, tapi performance. Seperti publik sebuah tontonan. Jadi tidak peduli, siapa, apa, dan bagaimana riwayat seorang tokoh pilihan, asal ia memenuhi prasyarat tampilan (dalam fisik, jargon, hingga entertainment yang ditawarkan, termasuk pembagian beras atau sumbangan uang), ia memiliki peluang besar menjadi populer.

Preferensi yang selebratikal ini memiliki ancaman serius bagi ideal-ideal yang ditanamkan founding fathers dan pemikirannya dikembangkan oleh segelintir pemikir. Bukan saja kemungkinan kita mendapat pemimpin yang tidak kapabel, lemah hati, bahkan otoriter, tetapi juga peluang kembalinya budaya politik yang korup, manipulatif, dan represif (meski bentuknya lebih soft dan ”modern”).
Persoalan ketiga, kita lalai pada proses pembangunan yang kini menjadi krisis, yaitu fundamen kebudayaan. Fundamen yang membuat semua proses dan penegakan demokrasi harus melayani hajat utama dan asalinya: mempertahankan dan mengembangkan harkat dan kedaulatan manusia; garansi pada kemuliaan dan survive-nya spesies utama di bumi ini. Tak ada produk kebudayaan mana pun yang tidak bekerja dalam tujuan itu.

Dan, fundamen itu tidak selamanya harus diadopsi begitu saja dari latar historis dan sosiologis masyarakat Eropa, tempat demokrasi bersemai. Tak bisa dielak, bukan sekadar karena keberlanjutan atau romantisme, tetapi karena realitas obyektif dari kondisi mental-psikologi masyarakat, fundamen budaya harus ditegakkan dari sejarah kebudayaan negeri ini sendiri. Modusnya, demokrasi mencocokkan diri, bukan sebaliknya, kebudayaan yang dicocok-cocokkan dengan proforma demokrasi, seperti yang kini terjadi.
Sejarah yang kalah

Ingar-bingar pesta demokrasi kali ini, harus diakui, terlampau mahal biaya (ekonomi, politik, sosial, dan kulturalnya) bila hanya untuk membayar pergulatan kepentingan segelintir elite, yang memaksakan wacananya ke dalam diskursus publik. Ia akan menjadi bencana, saat absennya kebudayaan dalam diskursus itu, bukan hanya karena alpa, tetapi juga karena kesengajaan untuk menepikan, menafikan, bahkan mengalienasinya, karena secara politis dianggap justru merugikan.

Hampir semua gejala minor, negatif, dan destruktif dalam praksis politik belakangan ini dengan mudah kita mafhumi karena ketidakmampuan kita, secara sadar dan di bawah sadar, menghayati, dan mewujudkan standar nilai, moral, dan etis yang ada dalam ruang kebudayaan kita.


Dalam masyarakat yang masih melihat Tukul atau Eko Patrio sebagai panutan, bahkan ideal type, peran para petinggi yang selebratikal masih kuat. Sungguh tragis bila mereka tidak menggunakan potensi itu untuk perbaikan yang fundamental, tetapi justru mengeksploitasinya untuk kepentingan temporal dan artifisial.

Tidak heran bila perempuan di belahan bukit itu akan segera mendapatkan banyak teman. Bukan dari sejawatnya dari kampung lain. Tapi juga mereka yang berrumah mewah, bersedan megah, berfasilitas melimpah, dan pernah duduk di kursi yang indah. Di situkah kita akan menuliskan sejarah? Sejarah bangsa yang selalu kalah?

Radhar Panca Dahana Sastrawan; Tinggal di Tangerang