Kalau perempuan perkasa menjadi duta sebuah negeri, seperti Amerika, mengunjungi negeri seperti Indonesia, apa maknanya, secara budaya khususnya? Apa ini momen untuk menegaskan sikap dan adab kita sendiri?
Sejatinya orang Indonesia, bila ia kedatangan tamu, betapapun tamu itu pernah atau masih memiliki masalah dengan tuan rumah, kegembiraan dan keramahtamahan semestinya terpancar di wajah. Terlebih bila yang datang seorang perempuan, yang tak hanya charming, cerdas, penuh reputasi, bahkan menjadi duta dari tetangga yang memiliki performance tinggi seperti Amerika Serikat. Banyaknya komentar dan liputan media lokal memperlihatkan hal itu. Seakan yang akan datang lebih dari sekadar seorang menteri luar negeri, tapi pemimpin sebuah bangsa.
Bagaimana seorang Hillary Clinton, sebagai pribadi dan figur sosial-politik, tentu saja membuat kita merasa wajar dengan sambutan hebat itu. Walaupun Hizbut Tahir sempat menyuarakan suara penolakan terhadap kedatangannya, hampir umum kalangan memandang kunjungan diplomatis pembantu yang mantan lawan Barack Obama ini memiliki peluang memberi keuntungan taktis dan strategis pada tuan rumah. Sebagai negara kedua yang dikunjungi –setelah Jepang—dalam lawatan perdana Hillary sebagai Menlu Amerika Serikat (AS), Indonesia segera berhitung akan posisinya yang ternyata begitu vital dalam perhitungan AS. Setidaknya bersama tiga negara lain, Jepang, Korea Selatan dan Cina, Indonesia dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam proses perbaikan citra AS sebagai negara adidaya dan super demokrasi. Sebuah posisi yang sebenarnya cukup mengejutkan, ketika negeri-negeri seperti Thailand, Filipina, bahkan Australia –yang merupakan sekutu dekat—justru dilewati. Tentu bukan karena alasan romantis Hillary, menjambangi tempat dimana dulu bossnya pernah menyimpan memori. Atau sekadar ingatan saat ia mendampingi suaminya, mantan presiden Bill Clinton. Dimana menurut cerita, ia sempat berkunjung ke Temanggung, satu-satunya tempat yang sengaja ia datangi, karena rasa hormat dan respeknya pada keberdayaan kaum wanita di kota Jawa Tengah itu. Terutama dalam memperjuangkan hidup keluarga, aktualisasi diri hingga kontribusinya pada kebersian kota. Hillary mungkin politisi tangguh, tajam dan keras. Namun dengan airmata yang dikeluarkannya di atas mimbar kampanye politik, kegiatan sosial, atau pembelaannya pada anak-anak, Hillary memberi sentuhan kemanusiaan yang lebih dalam, ketimbang misalnya wajah besi Menlu AS perempuan pendahulunya, Madeleine Albright. Dan biarpun semua hal itu tidak dapat digunakan sebagai alasan adekuat dalam diplomasi, tetap saja ia memberi dimensi tersendiri pada kunjungannya kali ini sebagai duta utama AS dan Obama, sang boss. Hal itu pula yang akan menjadi modalnya, untuk “meminjam” Indonesia yang kini dianggap penting untuk mengobati luka-luka sejarah dan sentimen negatif dunia Islam yang diproduksi George W.Bush. Tentu saja “peminjaman” atau pemanfaatan citra ini bukan hanya karena Indonesia adalah teras depan peradaban atau komunitas Islam yang relatif lebih mudah didekati. Antara lain karena sistem politik dan ekonominya memiliki basis sama dengan mereka –demokrasi dan pasar bebas—sikap agamanya yang moderat, masyarakatnya yang mudah diajak bicara (bahkan diiming-imingi), tapi juga karena faktor historis: keterlibatan pemerintah (dan intelijen) AS yang cukup dalam di sejarah modern republik ini. Tetap Problematik Faktor terakhir di atas menjadi krusial karena faktor itulah yang membuat hubungan Amerika Serikat dan Indonesia (begitupun dengan kebanyakan negara lain) sebenarnya senantiasa problematis, baik ia laten maupun manifes. Semua bisa jadi bermula pada ambisi atau nafsu dasar sebuah negara yang menganggap dirinya besar, untuk mendesakkan kepentingan nasional, membenamkan pengaruh, hingga menanamkan peradaban yang ia anggap milik atau hasil kreasi bangsanya. Dalam beberapa ukuran, AS tampaknya sukses merealisir ambisi itu, menjadi adidaya, kekuatan yang memengaruhi dan (seperti) tak terpengaruhi. Kebijakan unilateral yang kerap diambilnya, sebagai ekspose dari kuasa-tunggalnya (setelah Uni Soviet luluh lantak), secara ekonomi dan politik memberinya banyak profit. Tapi hal itu harus dibayar bukan hanya oleh perlawanan keras dari lawan-lawannya, ketidakpuasan sekutunya, tapi juga hancurnya wajah kebudayaan mereka sendiri, yang –konon—demokratis, toleran, egaliterian, dan sebagainya. Bagi Indonesia, bagi rakyat umumnya, hal itu menciptakan refleksi yang ambiguistik, bahkan paradoksal. Dalam hal sistem politik dan ekonomi, misalnya. Basis yang sama di antara kedua negara dalam kedua sistem itu, tidak pernah secara utuh diterima sebagai sebuah garansi bagi –misalnya—pemuliaan manusia. Kapitalisme melahirkan keserakahan dan neo-kolonialisme. Demokrasi juga melahirkan kekerasan, menyuburkan prasangka dan tidak mengendurkan konflik. Dalam refleksi itulah, kunjungan Nyonya Clinton ini juga harus diperhitungkan signifikansinya. Hidup kita belakangan ini, sungguh merasakan bagaimana tekanan yang bersifat sistemik hampir membuat rakyat tak berdaya. Kerakusan kapitalisme, katakanlah, membuat kemiskinan tercipta secara struktural. Dan bagi sebagian rakyat ia tak memberi jalan keluar. Frustrasi, tindakan bodoh, kriminal hingga kebiadaban terjadi hanya karena sebagian dari kita tak mampu menanggung tekanan sistemik tersebut. Kasus internal AS, subprime mortgage, juga menciptakan dampak rumah kartu yang luar biasa, yang dirasakan Sutarno penjual mebel di Jepara, atau Karsinah buruh pabrik sepatu di Tangerang. Stimulus sekitar 8.000 triliun rupiah (delapan kali APBN kita) yang disetujui Senat AS, ternyata hanya berfungsi untuk menetralisir bencana ekonomi mereka sendiri. Ditambah lagi dengan kecenderungan proteksionisme AS yang kian membuat Sutarno dan Karsinah kian pupus harapan. Hal itu perlu ditambah sederet kasus, mulai dari masih enggannya mereka pada kesepakatan penurunan emisi karbon (yang sangat merugikan negeri berkembang), kontrak-kontrak eksploatasi sumberdaya alam yang timpang, hingga tekanan politik tingkat tinggi yang memengaruhi kebijakan-kebijakan dalam negeri. Di sini keterlibatan intelijen AS yang kontroversial, sejak masa revolusi, era 65, hingga kasus “Adam Malik” bahkan masa reformasi, juga perlu diletakkan dengan jelas di atas piring diplomasi. Tak Lari Hillary Karena itu kunjungan Hillary kali ini akan sangat menarik untuk kian menegaskan posisi Indonesia atas semua masalah di atas. Menegakkan kepentingan, juga harkat kebudayaan kita, di depan gerak infiltratif manapun, dari AS sekalipun. Sebagai seorang mantan senator, diplomat ulung, dan mantan calon presiden yang berderajat tinggi, tentu kita bisa bicara dengan elegan dan secara “gentleman” mendapatkan kesepakatan atau persertujuan yang beradab dari Hillary. Untuk klarifikasi berbagai hal, untuk menghormati cara kita hidup dan bertetangga, untuk juga mendapatkan kompensasi dari ulah-ulah ambisius para pendahulunya. Sebagai sesama negara majemuk, kerjasama harus terjalin berdasarkan pertukaran setimbang antara kekuatan-kekuatan kultural masing-masing negara. Bagaimanapun AS, juga Hillary, tentu sangat mafhum, kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah simpanan emas atau misil nuklirnya saja. Namun lebih utama pada integritas adab dan kulturalnya. Pada kekuatan manusia yang termuliakan oleh keluhuran nilai-nilai budaya yang sama-sama berhadapan dengan gerusan teknologi dan globalisasi. Momen ini sungguh menarik. Kecerdasan dan keuletan diplomasi kita yang pernah terbukti dalam sejarah, sebenarnya dapat kembali bekerja untuk mengejar rasa hormat dan respek Hillary atas kedaulatan utuh kita sebagai bangsa. Ia seperti membalik logika lawatan diplomatis semacam ini: mengejar teman atau lawan untuk mau beriring atau berlari di belakang kita. Tidak. Kita tak akan meminta Hillary lelah mengejar kita. Kita yang akan mengejarnya, justru dengan kedatangannya. Dan untuk itu yakinlah, dengan segala respek, Hillary tak akan lari. sumber: sindo, 18 februari 2009
0 comments:
Post a Comment